Mawar Merah

Generasi muda sekarang lahir ketika bangsa ini sudah cukup lama merdeka. Mereka lahir dalam kondisi yang serba teratur dengan perkembangan informasi yang pesat pula. Sebagian besar menikmati apa yang sudah ada. Tapi tak sedikit pula anak muda yang memikirkan negaranya dari latar belakang terbentuknya hingga menjadi seperti sekarang.

Ada di antara mereka yang merasa  sistem sekarang yang ada tidak bisa memenuhi apa yang selayaknya dimiliki oleh seorang manusia. Mereka adalah generasi yang secara tidak langsung menyaksikan dengan kacamatanya sendiri negeri seberang dan membandingkannya dengan negeri tempat kaki mereka berpijak. Apa yang sering mereka dengar di negeri lain mereka jadikan acuan dalam melihat negeri ini. Ada kemiripan pola, sistem, dan lain sebagainya. Tapi, mereka tidak menemukan keberhasilan yang dipunyai negeri lain dengan kesamaan pola yang ada.

Katakanlah model republik negara ini. Mereka membandingkan mengapa negeri yang dipimpin oleh raja lebih maju katakanlah dalam bidang ekonomi. Padahal mereka tahu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bentuk republik pastilah memiliki kelebihannya tersendiri hingga dia harus dipertahankan mati-matian. Kalau benar demikian mengapa bangsa ini juga tidak maju dengan republik?

Demikianlah pertanyaan-pertanyaan dasar di kepala generasi muda “kritis”. Tapi, sebelum kita terlalu jauh melangkah, ada baiknya kita lihat sejarah masa lalu yang mendasari bapak bangsa ini memilih model republik bagi negara ini.

Jika kita mengingat kembali masa sekolah dulu,  mata pelajaran sejarah merupakan mata pelajaran wajib bagi siswa. Awal masuk kita langsung dihadapkan pada pengertian sejarah. Lalu kita akan memasuki materi mengenai manusia purba. Tidak ada data tertulis mengenai manusia purba. Semua hanya dalam bentuk artefak yang bertebaran di setiap daerah di Indonesia.

Kemudian  kita beralih pada zaman “sejarah” yang didefinisikan sebagai zaman ketika kita suatu bangsa sudah mengenal tulisan. Maka muncullah cerita kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di negeri ini. Kerajaan yang  berdiri itu sangat dipengaruhi oleh budaya “impor” sebagai akibat penyebaran agama. Tentu kita tidak percaya bahwa sebelum agama luar masuk ke Indonesia tidak ada sebuah tatanan kehidupan masyarakat seperti halnya kerajaan. Tapi, moyang kita belum mengenal tulisan yang membuat sejarah tidak mencatatnya.

Oleh karenanya, kita mengenal bangsa kita dalam bentuk monarki (kerajaan,kesultanan, dll) itu tadi. Kutai, Tarumanegara menunjukkan bahwa negeri yang sekarang menjadi Indonesia ini punya tatanan pemerintahan. Tapi, kita tahu kemudian kerajaan itu timbul tenggelam. Muncul suatu kerajaan yang punya zaman keemasan, tapi toh hancur juga diganti dengan kerajaan baru. Sriwijaya yang pernah besar dikalahkan Singosari. Lalu Singosari digantikan Majapahit.  Hingga datang pengaruh Islam dengan model kesultanannya. Demikian seterusnya.

Sampai kemudian bangsa barat mampir ke nusantara yang kaya rempah ini. Mereka mampir dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Tapi tidak ada kekuasaan tunggal. Dari Aceh hingga Ternate, mereka mendapati kerajaan/kesultanan yang berbeda. Didorong oleh semangat 3G ( gold, gospel, glory) mereka pun menghalalkan cara agar menguasai negeri-negeri itu. Mereka menaklukkannya dengan mudah. Sangat gambang mengadudomba untuk selanjutnya menempatkan para raja itu dalam kendali mereka lewat perjanjian yang dilakukan dalam tekanan.

Satu-persatu kerajaan atau kesultanan yang berdiri di nusantara jatuh dalam genggaman penjajah. Aceh yang merupakan benteng terkuat terakhir salah satu monarki Indonesia akhirnya takluk pula. Mungkin tidak terpikir 300 tahun sebelumnya  oleh penjajah itu bahwa mereka kini telah menguasai wilayah yang lebarnya sama dengan jarak London sampai St. Petersburg. Namun itulah yang terjadi. Selama itu pemberontakan muncul, tapi berujung pada kegagalan belaka. » Read the rest of this entry «

Kenapa saya membuat tulisan ini? Karena sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Natal yang secara khusus dirayakan umat kristiani dan hari liburnya bisa dinikmati siapa saja. Saya teringat akan pertanyaan dari salah seorang mantan rekan kerja, “Kalo hari Natal, kamu ngapain aja? Makan-makan kaya yang di tivi-tivi itu?” Saya agak heran dengan pertanyaan ini karena walaupun acara makan-makan itu hal yang lumrah dalam setiap peringatan, acara khusus, atau perayaan hari-hari besar agama, namun aspek terpenting dari seremoni itu justru luput dari sebagian besar orang. Saya jawab pertanyaan teman saya tadi dengan menjelaskan bahwa buat saya pribadi yang paling penting adalah memaknai arti Natal itu sendiri dengan pergi beribadah ke gereja. Makan-makan bukanlah hal yang wajib bagi saya. Lain halnya jika saya merayakan Imlek, yang notabene bukan perayaan agama tetapi sebuah kebudayaan leluhur saya dari Cina daratan untuk merayakan datangnya musim semi setelah musim dingin yang berkepanjangan melanda. Sebagian besar saudara atau famili saya yang beragama Kong Hu Cu tentu akan bersembahyang di kelenteng dan melakukan ritual-ritual khusus untuk menyambut Imlek. Saya sendiri hanya menjalani tradisi mengunjungi handai taulan, terutama yang lebih tua untuk mengucapkan selamat tahun baru (dan tentu saja mendapat angpao, karena saya belum menikah, hehe), tanpa menjalani ritual yang bersifat keagamaan.

Suatu ketika, saya sedang berjalan-jalan di sebuah mal di Bali dan mendengar alunan musik Natal yang mengalun lirih namun jelas terdengar dari sebuah toko pakaian. Sejenak saya tertegun… Sudah mau Natal lagi rupanya… Hanya saja, suasana di sekitarnya terasa kontras, karena lebih terasa atmosfir konsumerisme dan hedonisme, bukan kesakralan makna Natal itu sendiri. Beberapa karyawati  didandani pakaian ala sinterklas (menurut saya berbeda dengan Santo Nikolaus dalam keyakinan Katolik), padahal itu budaya Barat yang-sayayakin-tidak mereka pahami, hanya karena tuntutan pekerjaan dan dalam rangka meyambut “musim” hari raya agama tertentu. Sangat mungkin para karyawan/wati tersebut bukan orang kristiani, namun mereka “dipaksa” menelan nilai-nilai asing yang sebenarnya lebih ke aspek hiburan saja, karena makna Natal sudah didistorsikan menjadi sekedar liburan belaka tanpa melihat arti sesungguhnya. Ironnis? Buat saya, jawabnya “Iya”. » Read the rest of this entry «

Ikrar Nusa Bhakti

Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI

Dalam dua bulan terakhir ini isu mengenai Papua kembali menyeruak. Paling tidak ada dua konferensi yang menyebabkan isu Papua muncul kembali, yaitu Konferensi Perdamaian di Tanah Papua yang diadakan Jaringan Damai Papua dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang berlangsung di Auditorium Universitas Cenderawasih, Abepura, Papua, pada 5—7 Juli 2011, dan konferensi yang diadakan International Lawyers for West Papua di Oxford, Inggris, bertajuk West Papua–Road to Freeedom Conference, 2 Agustus 2011.

Dari sisi keamanan, walaupun secara umum kondisi Papua amat kondusif, ada beberapa kejadian yang membuat seolah-olah Papua kembali bergolak. Peristiwa-peristiwa tersebut, antara lain penembakan secara sporadis oleh oknum TNI ke honae (rumah tradisional di pegunungan tengah Papua) di Kalome, 14 Juli 2011, sehingga seorang ibu dan tiga anak kecilnya terluka. Penyerangan 16 orang anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap mereka yang sedang membangun menara televisi di Kabupaten Paniai pada 29 Juli 2011. Kasus saling serang antardua kubu calon bupati dari Partai Gerindra di Illaga, Kabupaten Puncak, pada 31 Juli 2011, yang menewaskan 21 orang. Serangan pencegatan oleh kelompok yang menamakan dirinya OPM di Tanjakan Gunung Merah, Kampung Nafri, di jalan yang menghubungkan Abepura-Koya-Arso yang menyebabkan 4 orang tewas, termasuk seorang anggota TNI. Terjadinya penembakan terhadap helikopter TNI oleh kelompok OPM pimpinan Gholiat Tabuni di Tingginambut, Puncak Jaya, yang menewaskan seorang anggota TNI.

Meskipun situasi sedikit memanas, kita menyambut gembira pernyataan KSAD Jenderal TNI Pramono Edhi Wibowo yang mengenyampingkan operasi militer untuk mengatasi persoalan keamanan di Papua. Kita semua tahu bahwa operasi militer apa pun yang dilakukan TNI di tanah Papua, apakah itu operasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Papua, khususnya di Puncak Jaya, atau operasi militer untuk menumpas OPM, pasti selalu diberitakan di jejaring sosial West Papua Media Alerts yang dikelola oleh para pendukung Papua Merdeka di luar negeri. Satu hal yang juga perlu diketahui, operasi sosial ekonomi ataupun operasi militer oleh TNI akan selalu pula ditanggapi secara negatif oleh mereka yang mendukung kemerdekaan Papua itu.

Kita juga mencatat bahwa Densus 88 Anti-Teror telah digunakan Polri untuk mengejar mereka yang melakukan pencegatan di Kampung Nafri, Koya. Ini dapat menimbulkan tanggapan negatif bahwa Polri menganggap OPM sebagai teroris. Padahal, operasi keamanan yang dilakukan aparat polsek atau polres setempat sudah cukup mengatasi insiden di Nafri tersebut. Membesar-besarkan aksi OPM sama juga mengundang aktivis internasional untuk menginternasionalisasi masalah di Papua.

Analisis Dua Konferensi

Konferensi Perdamaian di Tanah Papua dengan tema Mari kitong bikin Papua jadi tanah damai merupakan upaya awal agar terjadi dialog damai antara Papua dan Jakarta. Konferensi ini didukung bukan saja oleh Humanitarian Dialog Center (HDC) yang berkantor di Singapura, melainkan juga oleh Pemprov Papua dan Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopulhukam).

Menkopulhukam Djoko Suyanto secara khusus datang ke Jayapura dengan menggunakan pesawat TNI-AU untuk menjadi pembicara kunci pada konferensi perdamaian Papua tersebut. Bagi Menkopolhukam, konferensi tersebut merupakan salah satu cara untuk menjalin hubungan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat di daerah tersebut.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menambahkan untuk membangun suatu daerah juga membutuhkan suasana yang aman dan damai. Dalam konferensi Perdamaian di Papua, pihaknya juga meminta agar ada sinergitas untuk tujuan yang diinginkan oleh semua pihak agar ada yang dapat tercapai (KBR68H, 5 Juli 2011). Pembicara lain pada konferensi itu ialah Gubernur Papua Barnabas Suebu, Kapolda Papua (saat itu) Irjen Pol. Bekto Soeprapto, dan yang mewakili Pangdam XVII/Trikora.

Hingga saat ini hasil dari Konferensi Perdamaian di Tanah Papua belum diserahkan kepada pemerintah. Mungkin karena hasilnya memang sungguh mengejutkan Menkopolhukam, atau panitia masih melengkapi hasil-hasilnya agar tidak ada kecurigaan dari pihak pemerintah, termasuk dari kalangan intelijen Indonesia (BIN). Selain menghasilkan indikator-indikator terkait dengan perdamaian di Papua, ada juga 17 butir tututan masyarakat Papua kepada pemerintah. Selain itu, konferensi juga menunjuk 5 tokoh kemerdekaan Papua di luar negeri sebagai juru runding.

Mereka adalah: Rex Rumakiek yang bermukim di Canberra, Australia, John Otto Ondowame di Vanuatu, Benny Wenda di Inggris, Octovianus Motte di Amerika Serikat dan Leony Tanggahma di Belanda. Mereka sudah lama meninggalkan Indonesia. Rex dan John meninggalkan Indonesia tahun 1970-an, Leony adalah putri dari Nicholas Tanggahma, anggota Dewan New Guinea yang dulu melarikan diri ke Senegal sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, Benny Wenda meninggalkan Indonesia pada 1980an akibat tekanan TNI atas masyarakat di Pegunungan Tengah, sedangkan Octovianus Motte adalah mantan wartawan Kompas yang menjadi aktivis media jejaring sosial untuk kemerdekaan Papua di New York yang meninggalkan Indonesia setelah reformasi 1998. Motte adalah menantu sejarawan Indonesia almarhum G. Mudjanto. Ia meninggalkan Indonesia berbarengan dengan mantan aktivis Elsham Papua John Rumbiak yang kini menjadi koordinator West Papua Advocacy Team.

Satu hal yang menarik, hasil dari Konferensi Perdamaian di Tanah Papua ditolak oleh tiga kelompok masyarakat Papua, yakni Gerakan Merah Putih, Komite Nasional Papua Barat (yang mengoordinasi Demonstrasi Damai di Papua pada 2 Agustus 2011) dan TPN/OPM. Pihak OPM menginginkan agar penyelesaian masalah Papua sama dengan yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki pada 2005 lalu. Namun, pada saat yang bersamaan ada juga kelompok yang menginginkan cara Indonesia menyelesaikan persoalan Timor Timur, yakni melalui referendum. West Papua-Road to Freedom Conference di Oxford, Inggris, yang diadakan pada 2 Agustus 2011 dikoordinasi oleh The Free West Papua Campaign & International Lawyers for west Papua. Konferensi ini dihadiri oleh para pendukung kemerdekaan Papua di luar negeri, praktisi hukum internasional, para anggota parlemen dan NGOs dai berbagai negara khususnya dari Inggris dan negara-negara Uni Eropa lainny. Bagi mereka ini adalah puncak dari 40 tahun kampanye kemerdekaan Papua. Mereka yang diundang sebagai pembicara adalah Powes Parkop, Gubernur Port Moresby dan National Capital District, Papua New Guinea, Benny Wenda (West Papua Indeependent Leader), Frances Raday (Expert member of the UN Committee for the elimination of Discrimination against Women), John Saltford penulis buku mengenai Pepera di Irian Barat 1969, Clemen Runawery orang Papua yang tinggal di PNG, Ralph Regenvanu (Vanuatu Justice Minister) serta komunikasi melalui jaringan internet dengan Benny Giay dan Pendeta Socrates Sofyan Yoman di Jayapura. Konferensi ini dipimpin oleh Andrew Smith ketua International Parliamentarians for West Papua) dan Charles Foster (Barrister dan co-founder International Lawyers for West Papua).

Pada intinya konferensi ini menuntut dilakukannya referendum di Papua sebagai pengganti Pepera1969 yang dianggap dilaksanakan tidak sesuai dengan cara-cara yang biasa dilakukan oleh PBB. Tanggapan masyarakat Papua mengenai konferensi di Oxford itu macam-macam. Ketua Presidium Pusat Perjuangan Nasional untyuk Rakyat Papua, Arkilaus Baho, misalnya, menyatakan bahwa konferensi itu hanyalah “romantisme sejarah” belaka. Baho lebih setuju gaya penyelesaian Helsinki antara Indonesia-GAM melalui perundingan antara TPN/OPM dan pemerintah RI. Sebaliknya, Usama Usman Jogobi, koordinator Democratic Solidarity & Human Rights of the Papuan People mendukung sepenuh hati konferensi tersebut sebagai bagian dari penyelesaian konflik Papua. Pendukung utama lainnya ialah Mako Tabuni, koordinator Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang mengoordinasi demo damai di Abepura, Papua. » Read the rest of this entry «

2006_Ketika gladi resik Bharatayudha digelar, seorang atase membunyikan kenthongan, kenthong siji, rajapati. Riuh renyah titir nayakapraja belum selesai ditabuh. Kemudian, seorang caraka mengupeng kursi reyot itu. “..Pangapunten ki Sanak, kawula di utus adipati, kasuwun nyaosaken text menika”

Kefahaman terdesak maju, “..baik,”, kata ki Sanak itu.

Rupanya fihak Pandhawa belum mampu menerjemahkan tutorial manual-control The Panah weapon-set.

Tergetar, sekikit demi sedikit dibunyikan kalimat demi kalimat bahasa negara Kuru.

Begitu selesai, ki Sanak itu berkata: “Sampaikan pada adipati, lain kali kalau membeli alutsista dari Kurawa jangan setengah-setengah, sekalian bawalah penerjemah, jangan libatkan lagi kawula alit yang sedianya hidup tenang di desa.”

“Sendika dawuh ki Sanak”, caraka itu menjawab cepat kemudian pergi.

2007_Gladhi resik pun tersiar lewat burung Pelatuk, yang terbang dari pulau ke pulau, melewati samudra. Dengan meninggalkan bekas angker di beberapa batang pohon, ia sengaja membiarkan ki Sanak itu membacanya.

2009_Semula ia ragu atas bujur lintang yang di gores Pelatuk, benar adanya, kasihan tak terperi..prajurit harus diunjal untuk bisa sampai ke pulau latihan. oh..malangnya negeri ini, kemana tumpukan benggol yang sudah dikumpulkan dengan sedikit memaksa?

Sampai ke tepian cerita, waktu berlalu dan kenthongan dibunyikan lagi, lebih keras dari biasa, titir kenthong papat kebanjiran. Entah simbolisme darah perang saudara atau penyengajaan atas tenggelamnya para kawula dalam lautan rumor sara, pangan dan energi?

2010_Ki Sanak itu kini semakin sunyi_____kemana kaki meski dibawa, jika semesta pembicaraan kini hanyalah kecurigaan dan tipu daya~

aduhai, terbangun dan sadar atas mimpinya yang terlalu lama akan sebuah Negeri indah nan permai.

oh..bagaimana bisa mengusir para renternir dan makelar ke luar dari bhumi pertiwi ini..

Didikan siapakah mereka, hingga menjadi bengis dan serakah terhadap value mata uang_menyembah pada kartal dan giro.

oh..kelak ketika pepundhen penabuh kenthongan itu tiada, bisa jadi kerajaan hanya penuh dengan srigala_kepercayaan menjadi mitos dan sibuk lembur saling menerkam.

oh…gelak tawa jabang bayi itu ratapan….ratapan…para dulur…

ketika umbi dan ketela harus mengimpor karena ranjang pertanian dipenuhi beton dan kepalsuan penghijauan_

para dulur….ayo..ayo…sing ati-ati njaga ati__oja owah gingsir..aja ya…..aja…ngelmu luhur kuwi ora kanggo nyebar pati…aja ya..aja…

delengan kang praytitna, sorot mata para putra wayah…kinclong,,,aja digawe susah…aja ya….aja..

duh Alloh….laa haula wa laa quwwata illa billah…

diujung sentimentilia_kuucapan kepada kaliyan para dulur, aja padha padudon ya,,,aja…__sing rukun..~

(TaniaJawa Open)

Setahun kemerdekaan, Dharta menyatakan sikapnya sebagai sastrawan di tengah api revolusi. Nadanya liris, bak surat untuk kekasih. Mungkin terbawa suasana sentimentil sejak jatuh hati pada Aini. Aini perempuan Minang, sekretaris pribadi Soekarno di Poesat Tenaga (Poetera).Ia sendiri anggota Angkatan Pemuda Indonesia (API). Kedua lembaga itu sama-sama berkantor di Menteng 31 Jakarta.

“Revolusi, kekasihku… Lama dikau kunantikan di taman masa, dari abad menjelang abad. Rinduku sesak-menyesak dan meletus bersama seruanmu yang menusuk jantung,” tulis A.S. Dharta, dengan nama pena Kelana Asmara, dalam esai “Sastrawan di Tengah Api Revolusi” yang dimuat di Gelombang Zaman.

Ia sudah memutuskan kodratnya: sastrawan turun dari ke-aku-annya, berdiri di pihak yang tertindas, menghunus pedang-kata menghadang kaum penindas! Sastrawan mesti berani terus menerompetkan kebenaran. Sastrawan menegakkan tenaga raksasa di hati massa, menempa keyakinan granit di kalbu patriot, memelopori massa ke arah cita yang tinggi murni: bandar humanisme damai bahagia.

Migratie en culturreel erfgoed: Verhalen van Javanen in Suriname, Indonesie en Nederland (Migration and cultural heritage: Stories of Javanese in Suriname, Indonesia and the Netherlands).

Editors: Lisa Djasmadi, Rosemarijn Hoeftre, Hariette Mingoen.

Publisher: KITLV Press, the Netherlands 2010

158 pages

Tracing the life history of Javanese-Surinamese

Alpha Amirrachman, Contributor, The Hague | Sun, 01/09/2011 2:02 PM | Life

When Lisa Djasmadi got involved in writing and editing a book on Javanese people in Suriname, she discovered many heartening stories.

She had never heard stories like them before, chronicles of how her forefathers had departed from Java and arrived in Suriname, enduring numerous hardships along the way.

“They were very poor and had to work very hard. I am very proud that they had the courage to leave their motherland, settle in Suriname and later move to the Netherlands to build a new life. Very courageous,” Lisa said during the book launching in The Hague.

The 158-page book — Migratie en culturreel erfgoed: Verhalen van Javanen in Suriname, Indonesie en Nederland (Migration and cultural heritage: Stories of Javanese in Suriname, Indonesia and the Netherlands) — was published by the Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV) in collaboration with the Memorial Foundation Committee (STICHJI) in the Netherlands, the Indonesian Institute of Sciences (LIPI) in Indonesia and the Memorial Javanese Immigration Association (VHJI) in Suriname.

The book assembles the life stories of three groups — the Javanese who migrated and settled for good in Suriname, the people who eventually left Suriname and settled in the Netherlands and those who had settled in Suriname but decided to return to Indonesia.

Between 1890 and 1939, 32,956 Javanese arrived in Suriname, mostly as contract laborers.

Only a quarter of them returned to Java when their contracts ended. Others returned to Indonesia later, stayed in Suriname or moved to the Netherlands.

KITLV, LIPI and VHJI tracked down Javanese-Surinamese in Indonesia and Suriname and interviewed them for the book, while STICHJI utilized life history methods to record people’s stories.

For the book, Lisa, who is half-Javanese, half-Dutch, interviewed Wim Soekarman Kromoredjo, who was born in Lelydorp, Suriname, but now lives in the Netherlands.

» Read the rest of this entry «

Oktovianus Pogau

ADA banyak nama yang pernah diberikan untuk pulau Papua (meliputi Papua dan Papua Barat). Kebanyakan nama pemberian orang asing yang melakukan ekspedisi di wilayah ini. Dalam perkembangannya, pemerintah Indonesia termasuk putra asli Papua sendiri ikut memberikan nama.

Pulau Papua berada di wilayah paling timur negara Indonesia. Ia merupakan pulau terbesar kedua setelah Pulau Greendland di Denmark. Luasnya capai 890.000 Km² (ini jika digabung dengan Papua New Guinea). Besarnya diperkirakan hampir lima kali luas pulau Jawa.

Pada sekitar tahun 200 M , ahli Geography bernama Claudius Ptolemaeus (Ptolamy) menyebut pulau Papua dengan nama Labadios. Sampai saat ini tak ada yang tahu, kenapa pulau Papua diberi nama Labadios.

Sekitar akhir tahun 500 M, oleh bangsa China diberi nama Tungki. Hal ini dapat diketahui setelah mereka menemukan sebuah catatan harian seorang pengarang Tiangkok, Ghau Yu Kuan yang menggambarkan bahwa asal rempah-rempah yang mereka peroleh berasal dari Tungki, nama yang digunakan oleh para pedagang China saat itu untuk Papua.

Selanjutnya, pada akhir tahun 600 M, Kerajaan Sriwijaya menyebut nama Papua dengan menggunakan nama Janggi. Dalam buku Kertagama 1365 yang dikarang Pujangga Mpu Prapanca “Tugki” atau “Janggi” sesungguhnya adalah salah eja diperoleh dari pihak ketiga yaitu Pedagang Cina Chun Tjok Kwan yang dalam perjalanan dagangnya sempat menyinggahi beberapa tempat di Tidore dan Papua. » Read the rest of this entry «